Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto baru-baru ini berpartisipasi sebagai pembicara dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Partai Perindo untuk para kader DPRD periode 2024– 2029 di Ballroom Golden Store Hotel, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan pujian terhadap performa Partai Perindo yang dinilainya segar dan progresif.
“Partai Muda, Kesadaran Tinggi”
Bima Arya menyatakan bahwa dibandingkan dengan partai-partai yang sudah mapan, Perindo tampil lebih muda namun memiliki kesadaran publik yang tinggi “Perindo ini terbilang muda … tapi tingkat awareness publiknya tinggi,” ujarnya.
Semangat Kemitraan
Lebih jauh, Wamendagri menyampaikan bahwa Perindo saat ini dihuni oleh banyak tokoh muda dari latar belakang aktivisme: mahasiswa, anti-korupsi, media, sosial media, sosial, hingga pegiat disabilitas. Menurutnya, ini merupakan contoh sinergi kolaboratif yang luar biasa!
Kritik Membangun untuk Cegah Penyimpangan Pejabat
Bima juga menekankan pentingnya peran DPRD yang diisi oleh kader Perindo. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar anggaran daerah (APBD) digunakan secara efisien dan tepat sasaran:
“Uang rakyat harus kembali ke rakyat, jangan sampai berhenti di kantong pejabat … DPRD adalah mereka yang dapat secara konsisten mengawalnya.”
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD perlu berani memberikan masukan atau kritik jika kepala daerah “tidak berjalan sesuai rencana”.
Kunci: Kolaborasi Antara Eksekutif & Legislatif
Menurut Bima Arya, target ambisius pemerintah– pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengurangan kemiskinan secara besar-besaran– hanya dapat dicapai melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif. DPRD Perindo diharapkan dapat menjadi ujung tombak kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA
Ringkasan Singkat
Poin Utama | Ringkasan |
Partai | Partai muda dengan kesadaran publik yang tinggi |
Anggota Perindo | Aktivis muda dari berbagai sektor– mahasiswa, media, sosial, disabilitas |
Peran DPRD | Diharapkan mengawasi penggunaan APBD dan memberikan kritik kepada kepala daerah jika diperlukan |
Target Nasional | Kolaborasi legislatif-eksekutif untuk pertumbuhan ekonomi tinggi & pengentasan kemiskinan |
.